PELAJARAN DAR I PRAKTIK PENYUSUN AN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Werry Darta Taifur
Fakultas E konomi Univer sitas A ndalas
Naskah diter ima :2 3 Maret 2017 Naskah dir evisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 23 Mar et 2017
PENDAHULUAN
Untuk mencapai sasaranan RPJMN 2015- 2019, pemerintah menerapkan per encanaan pembangunan berdasarkan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial-HTIS (Kementer ian PPN/ Bappenas 2016). Keempat pendekatan ini pada dasar nya menekankan pada pentingnya koordinasi, keselarasan, integrasi dan sinkronisasi proses perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai nasional. Keselarasan tersebut tidak saja dalam rangka mencapai target nasional, tetapi juga keselarasan dengan target- target yang ditetapkan secar a internasional seper ti Sustainable Development Goals (SDGs) dan penur unan suhu rumah kaca. Dengan menggunakan pendekatan ini dihar apkan pr ogram prioritas pemerintah Indonesia selama periode 2015-2019 dan target pembangunan secara nasional dan global dapat terakomodasi dalam seluruh RPJMD (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan RPJM Desa.
Peluang untuk melakukan penyelarasan program pr ioritas ini sudah terbuka dengan dua kebijakan mendasar yang diambil oleh Presiden Jokowi. Per tama, melaksanakan pelantikan kepala daerah serentak berdasar kan hasil Pemilihan K epala D aerah (P ILKADA) serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Untuk per tama kalinya dalam sejar ah Indonesia, sebanyak 9 pasangan gubernur dan wakil gubernur dilantik secar a ser entak di Istana Negara pada tanggal 12 Februari 2016. Kemudian masing-masing gubernur juga melantik pasangan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil w alikota secar a serentak di masing -masing daerah. Untuk Pr ovinsi Sumater Bar at telah dilantik sebanyak 12 pasangan bupati, wakil bupati dan 3 pasangan walikota dan wakil walikota pada tanggal 17 Febr uari 2016 di Padang.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pelantikan kepala daerah serentak ini merupakan peluang yang besar untuk melakukan keselar asan prior itas program nasional dengan pr ogram prior itas daerah yang dituangkan dalam RPJMD provinsi, kabupaten dan kota [1] [2]. Kedua, pemerintah juga telah mengeluarkan roadmap alokasi dana desa sampai tahun 2019. Road map alokasi dana desa tersebut telah memberi jaminan yang tegas bahw a dana pembangunan untuk masing-masing desa telah tersedia dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan nasional.
Pasal 264 (Ayat 4) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 [3] menyatakan bahw a setiap kepala daerahyang bar u dila ntik diw ajibkan menyiapkan dokumen RPJMD periode pemerintahannya paling lambat dalam waktu enam bulan setelah jadwal pelantikan. Dengan demikian pada tahun 2016 terdapat 9 RP JMD Provinsi dan 260 RPJMD Kabupaten/ Kota yang harus disiapkan sampai bulan Agust us 2016. S elanjutnya hakikat kewajiban menyiapkan RP JMD setelah 6 bulan pelantikan ini agar Gubernur , Bupati dan Walikota dapat dengan seger a merealisasikan janji- janji yang disampaikan semasa pr oses P ILKADA. Kemudian dokumen RPJMD ini dapat menggir ing kepala daerah untuk tidak ber tindak secara amatir dalammemimpin daerahnya.
Meskipun pemerintah telah membuat berbagai aturan dan telah diikuti dengan beberapa kali sosialisasi penyusunan dokumen RPJMD, dalam praktik penyusunan dokumen tersebut masih ter dapat beberapa kesenjangan yang dapat mengakibatkan mutu dokumen RPJMD tidak seperti yang diharapkan dan bahkan tidak dapat mewujudkan pembangunan inklusif. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan dan membahas lima kesenjangan yang ditemui dalam praktik penyusunan dokumen RPJMD Provinsi S umater a Barat 2016-2021. Kelima kesenjangan tersebut adalah : (a) kesenjangan peraturan pedoman penyusun RP JMD, (b) kesenjangan antar dokumen per encanaan daerah, (c) kesenjangan jadwal konsultasi dengan instansi ver tikal (d) ke senjangan substansi dan peser ta konsultasi publik (publichearing) dan (e) kesenjangan pemahaman esensi dokumen RPJMD.
Pembahasan kelima kesenjangan ini menjadi urgen agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pasangan kepala daer ah bar u berdasar kan hasil P ILKADA serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Dengan demikian tulisan ini dapat memberi masukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik,kar ena pada tahun 2017 akan terdapat sebanyak 101 daerah yang harus menyiapkan dokumen RPJMD (7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota ) di seluruh Indonesia.
BAB II
STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN POHON DALAM PEMBENTUKAN LINGKARAN TUMBUH
Zimmerman and Brown (1971) menyatakan bahwa zona pembentukan sel baru pada tumbuhan disebut meristem. Meristem apex (pada tunas dan akar) menunjukkan pertumbuhan berat dan panjang ke arah bawah tanah. Ketebalan akar dan batang pohon meningkat karena produksi kayu dan sel kulit kayu oleh jaringan meristem lateral. Terdapat hubungan genetik antara maristem apex dan lateral karena meristem lateral atau kambium adalah hasil dari meristem apex dan terdiri dari sel-sel yang mempertahankan potensi untuk berkembang biak.
Sel-sel pada kayu terbentuk oleh kambium muda yang memiliki ukuran radial yang lebih kecil, ketebalan dinding sel yang lebih tipis dan massa jenis kayu lebih rendah, lebih banyak kayu awal, maka hanya sedikit terdapat kayu akhir (Telewski and Lynch, 1991). Kambium muda dicirikan dengan aktivitas yang tinggi sehingga memproduksi lebih banyak sel baru dan lingkar tahun yang lebih lebar dibandingkan kambium yang berumur lebih tua (Vaganov et al., 2006).
Kambium secara umum dianggap sebagai satu lapisan sel yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi (polypotent) membentuk sejumlah hasil pembelahan. Pada setiap musim pertumbuhan, kambium membentuk kayu (sel induk xilem) ke bagian dalam dan kulit kayu (floem) ke bagian luar (di seluruh bagian batang pohon) seperti yang tampak pada Gambar 3. Setiap sel xilem merupakan derivat dari sel kambium fusiform dan merupakan sel gabungan dari pembelahan sel induk xilem terakhir yang ada di batas zona kambium. Setelah kehilangan kemampuan untuk membelah, sel gabungan tersebut pindah ke perluasan zona radial dan kemudian ke zona penebalan dinding sel, dimana formasi dinding sel sekunder terbentuk (Vaganov et al., 2006).
Hutan memiliki peran yang aktif dalam siklus karbon global dan iklim, namun sejarah pertumbuhannya kurang dikarakterisasi dibandingkan ekosistem yang ada di planet ini. Pohon merupakan kandidat utama yang dapat mengekstraksi arsip paleoclimate, terdistribusi luas dan mampu hidup lebih dari 1400 tahun (Chambers et al., 1998).
Kondisi iklim disimpan dan direkam secara permanen dalam struktur biomasa, sehingga pohon dapat memantau keadaan lingkungan dalam struktur lingkaran pohon (Fritts, 1976). Hal ini dapat dikaji dalam studi dendrokronologi yang mengaitkan hubungan antara pohon dengan iklim maupun kondisi ekologi setempat. Pohon beradaptasi agar mampu bertahan hidup, tetapi dengan pola iklim dan kondisi lingkungan yang abnormal dapat menyebabkan stres pada pohon. Proses regenerasi dan terjadinya perubahan secara mendadak ataupun bertahap akan mempengaruhi pertumbuhan anakan pohon. Kegagalan dalam memahami interaksi perubahan iklim dan fisiologi pohon dapat menyebabkan kepunahan pada beberapa spesies pohon (Pumijumnong, 2012).
Menurut Stahle et al. (1999) dan Worbes (1999), dendrokronologi dengan menggunakan lingkar tumbuh untuk menentukan umur pohon telah memberi kontribusi besar terhadap pemahaman dinamika hutan dan potensi hasil suatu daerah di berbagai negara. Kajian dendrokronologi cukup jarang dilakukan di daerah tropis karena informasi pada dinamika populasi pohon tropis kurang bernilai terhadap industri kehutanan, pelaku konservasi, dan pemilik lahan. Hayden (2008) menambahkan bahwa prasyarat dalam memperoleh informasi dinamika populasi harus mengetahui periodisitas lingkar tumbuh pohon sehingga dapat dinyatakan sebagai lingkaran tahun. Readmore...........
PERENCANAAN ORGANIS
MENGATASI KEMAJEMUKAN DAN LIBER ALISASI PASAR1
Endry Martius 1
1Prodi S2 P embangunan wilayah pedesaan program pascasarjana univer sitas andalas
Email : endryThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Naskah diterima :23 Maret 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 23 Maret 2017
ABSTRAK
Setidaknya ada dua konteks penting untuk mempromosikan per encanaan organis di Indonesia. Pertama adalah konteks kemajemukan budaya, etnik, agama dan r as. Indonesia tumbuh dari kesadaran berkebangsaan yang ditempa melalui pengalaman ber sama dalam mengatasi kemajemukan. Dengan demikian, kesadaran berkebangsaan itu bukanlah serta merta, melainkan sesuatu yang harus dibentuk, dir awat dan diperjuangkan terus mener us dalam kesatuan institusional yang disebut negara. Kedua adalah konteks liberalisasi pasar yang menggir ing perekonomian Indonesia semakin ter buka dar i pengar uh luar dengan car a cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dalam hal ini Indonesia membutuhkan kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan etis untuk dapat mengatasi doktrin liberal pasar yang niscaya memper luas konteks kemajemukan menjadi global. B erangkat dari pemikiran bahwa per encanaan mekanis hanya mer upakan panduan aksi yang jelas-jelas tidak didasar kan pada kesadaran or ganis, tulisan ini mempr omosikan perencanaan organis sebagai jawabannya. Alasannya, selain merupakan kesadar an organis untuk mengatasi kemajemukan sekaligus liberalisasi pasar, per encanaan or ganis juga merupakan sistem sekaligus kerangka bagi keselur uhan perencanaan mekanis yang disiapkan untuk mengatasi kemajemukan sekaligus liberalisasi pasar .
Kata Kunci : kemajemukan, liber alisasi pasar, perencanaan or ganis