Pascasarjana Universitas Andalas menggelar seminar nasional dengan mengangkat tema “Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota” pada Jumat (25/11) di Convention Hall Kampus Unand Limau Manis Padang.

Ketua panitia Dr. Zednita Azriani, MSi mengatakan kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Perencanaan Pembangunan (PPn) Unand dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) serta Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi).

“Seminar ini dihadiri oleh sekitar 135 pemakalah dari berbagai universitas yang tersebar di  Indonesia,”ujarnya

Menurutnya, perencanaan merupakan hal pokok yang ada dalam setiap kegiatan terutama dalam menyiapkan pembangunan negara, kegiatan pembangunan tidak dilihat secara berkotak-kotak tapi harus dilakukan secara inklusif baik pembangunan pedesaan maupun perkotaan.

Disamping itu, ia mengharapkan seminar ini dapat memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan desa-kota yang ada di Indonesia.

Ada beberapa narasumber dalam sesi diskusi panel yakni Prof. Ir. Bakti Setiawan MA, Ph. D (Penasehat ASFI, UGM), Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA (PPn FE Unand), Ir. Tubagus Furqon Sofhani, Ph. D (ketua umum ASPI, ITB), Dr. Ivanovich Agusta (dosen sains komunikasi dan pengembangan masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, IPB Bogor) dan Dr. Endry Martius, MSc (PWD PPS Unand).

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pascasarjana Universitas Andalas Prof. Dr. Ir. Febriamansyah, MSc.

Sementara itu Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Dr. Arifin Rudiyanto, MSc mengatakan pembangunan inklusif merupakan wujud dari nilai-nilai kesetaraan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak dasar dalam seluruh penyelenggaraaan pembangunan yang sejalan dengan pelaksanaan nilai pancasila.

Lebih lanjut ia menjelaskan pembangunan inklusif pada dasarnya adalah proses transformasi dan akselarasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berlangsung secara terus menerus dan ditandai dengan adanya penambahan pengetahuan.

Ia juga mengungkapkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan inklusif desa-kota diantaranya mekanisme pengelolaan usaha bersama yang menekankan pola bagi hasisl yang lebih adil antara masyarakat, pekerja, pelaku usaha dan pemerintah.

Selain itu juga harus memerhatikan koordinasi lintas kementerian terkait, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya percepatan pembangunan desa-kota serta juga memperhatikan singkronisasi lintas sector.

Senada dengan itu, Ketua umum ASPI  Ir. Tubagus Furqon Sofhani, Ph. D mengatakan ASPI merupakan organisasi yang menjadi wadah berhimpun sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia yang berazaskan manfaat dan kerjasama yang saling menguntungkan.

ASPI sudah berjalan selama 16 tahun semenjak dibentuk pada tanggal 31 maret 2000,”ungkapnya.